A.  PENGANTAR

(sumber: Prof Ray August < http://august1.com/lectures/ibl/lect-09/notes9.htm)

Dalam kaitan ini ada dua wilayah hukum yang berperan, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Peran dari hukum nasional adalah untuk Menciptakan hak kekayaan intelektual; dan Menetapkan aturan-aturan mengenai pengalihan hak kekayaan intelektual.

Sementara itu peran hukum internasional adalah Menetapkan pedoman bagi keseragaman definisi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan, Membuat kemudahan bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk memperoleh haknya di negara-negara yang berbeda.

B.  ORGANISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL

Terdapat dua lembaga yang saat ini berperan dalam mengadministrasikan perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional, yaitu:

1. World Intellectual Property Organization (WIPO), bertanggung jawab untuk:

• Mengadministrasikan pelaksanaan Uni Berne dan Paris dan konvensi internasional HaKI lainnya.

• Mensponsori dan menangani pertemuan-pertemuan bagi pengembangan perjanjian bidang HaKI yang baru.

• Mempromosikan modernisasi hukum bidang HaKI.

2. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Council/Dewan TRIPS), bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian TRIPS WTO (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / Agreement on TRIPS).

• Dewan memonitor pemenuhan kewajiban negara anggota WTO terhadap perjanjian TRIPS.

• Berkonsultasi dengan WIPO dan bekerja sama dengan badan-badan konstituen WIPO.

C.  PERJANJIAN-PERJANJIAN HAKI

C.1.     TRIPS Agreement (World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Seluruh anggota WTO secara otomatis menjadi anggota.

Tujuan: untuk menciptakan satu tatanan hak dan kewajiban yang komprehensif dan bersifat multilateral yang mengatur perdagangan internasional dalam hal hak kekayaan intelektual.

Satu perlindungan minimum bersama yang dibangun bagi hak kekayaan intelektual.

• Anggota WTO harus mematuhi aturan-aturan substantif dari konvensi Paris, Berne, Rome dan IPAC.

• Perjanjian TRIPS memberikan aturan-aturan untuk mengisi kekosongan pada perjanjian-perjanjian di atas (contoh, perjanjian ini memperinci syarat dari paten).

• Prinsip-prinsip dasar dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) diperluas ke bidang HaKI (misalnya, prinsip non-diskriminasi, national treatment, transparency dan simplification).

C.2.     Perjanjian-perjanjian Yang Membentuk Ukuran Minimum bagi Pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual.

• Berne Convention:  The International Union for the Protection of Literary and Artistic Property of 1886.

• Paris Convention: The International Union for Protection of Industrial Property of 1883

• Rome Convention: The International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization of 1961.

• IPIC Convention: Treaty on Intellectual Property Rights in Respect of Integrated Circuits of 1989.

D.  PERJANJIAN-PERJANJIAN DI BAWAH WIPO

(sumber: Publikasi WIPO < http://www.wipo.int/treaties/ip/index.htm >)

E.   TIPE PERJANJIAN INTERNASIONAL HAKI

Ada tiga tipe perjanjian  internasional (Treaty) mengenai hak kekayaan intelektual yang diadministrasikan oleh WIPO, yaitu:

E.1.     Perjanjian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Perjanjian semacam ini merumuskan standar perlindungan dasar yang disepakati secara internasional pada setiap negara, antara lain seperti:

• Berne Convention for the Protection on Literary and Artistic Works.

• Patent Law Treaty (PLT).

• Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

• Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.

• Trademark Law Treaty (TLT).

• WIPO Copyright Treaty (WCT).

• WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

E.2.     Perjanjian Sistem Perlindungan Global.

Kelompok perjanjian ini menjamin bahwa satu pendaftaran atau permohonan pendaftaran internasional akan berlaku di negara anggota manapun dari perjanjian terkait. Layanan ini menyederhanakan dan meringankan biaya permohonan pendaftaran hak yang dilakukan secara individual pada tiap negara dimana perlindungan hukum dicari untuk hak kekayaan intelektual terkait. Perjanjian-perjanjian ini antara lain:

• Patent Cooperation Treaty (PCT).

• Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

• Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs.

• Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration.

E.3.     Perjanjian-perjanjian Klasifikasi (Classification Treaties)

Kelompok perjanjian ini membentuk sistem klasifikasi yang mengorganisir informasi mengenai penemuan-penemuan, merek-merek, dan desain industri ke dalam struktur yang dapat dikelola  dan diindex bagi penelusuran yang mudah. Perjanjian-perjanjian ini antara lain adalah:

• Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs

• Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

• Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification

F.   PERJANJIAN TERPENTING DI BAWAH WIPO

Dari seluruh perjanjian di atas, terdapat sembilan (9) perjanjian hak kekayaan intelektual yang paling penting yang diadminisitrasikan WIPO. Perjanjian-perjanjian penting ini merumuskan standar dasar perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara.

Setiap perjanjian mengandung unsur-unsur penting sebagai berikut:[1]

F.1.     Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works:

1. Prinsip “national treatment”. Negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi antara warga negaranya dan warga negara dari sesama anggota Uni Berne.

2. Penikmatan dan pelaksanaan Hak Cipta hanyalah tunduk pada formalitas, sehingga WIPO tidak menawarkan suatu sistem pendaftaran Hak Cipta.

3. Standar minimum perlindungan Hak Cipta bagi pemilik dan pengarang sebagai berikut:

• Hak untuk mereproduksi karya (The right to reproduce the work).

• Hak untuk mengumumkan karya secara publik (The right to perform the work publicly).

• Hak untuk menerjemahkan karya (The right to translate the work).

• Hak untuk menggubah karya (The right to adapt the work).

• Hak untuk menyiarkan karya (The right to broadcast the work).

• Hak moral terhadap penghormatan dan integritas karya (The moral rights of attribution and integrity).

• Batasan lingkup pengecualian (Limitation of scope of exceptions).

F.2.     Paris Convention for the Protection of Industrial Property:

1. Prinsip “national treatment”. Prinsip “national treatment”. Negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi antara warga negaranya dan warga negara dari sesama anggota Uni Paris.

2. Hak Prioritas. Sebuah permohonan paten di satu negara anggota tidak boleh merugikan permohonan yang terkemudian di negara anggota lain.

3. Kewajiban “tell-quelle” (The tell-quelle obligation). Kewajiban bagi kantor nasional untuk mendaftarkan merek apapun yang telah didaftarkan di negara asal.

4. Perjanjian ini tidak menerapkan standar minimum perlindungan bagi paten.

F.3.     Trademark Law Treaty:

Perjanjian ini adalah satu persetujuan terbatas yang pada pokoknya terkait dengan masalah pokok yang dilindungi dan prosedur penuntutan.

F.4.     WIPO Copyright Treaty:

Perjanjian ini bermaksud melengkapi konvensi-konvensi sebelumnya untuk merefleksikan secara khusus, perubahan teknologi dan perubahan dalam praktek. Perjanjian memuat tiga ketentuan penting, yaitu:[2]

1. Peserta perjanjian harus memberikan hak khusus kepada pemilik Hak Cipta, agar karya mereka dapat dinikmati publik, dengan cara yang menyebabkan negara anggota dapat mengakses karya dari tempat dan waktu yang secara individual ditentukan olehnya;

2. Peserta perjanjian harus menyediakan perlindungan hukum yang cukup atas penggunaan metode ‘effective technological measures’ yang digunakan oleh pengarang untuk melindungi haknya;

3. Peserta perjanjian harus menyediakan ganjaran yang cukup kepada mereka yang merusak ‘right management information’ (informasi yang digunakan untuk memfasilitasi identifikasi atau eksploitasi karya).

F.5.     Patent Law Treaty:

PLT bertujuan untuk mengharmonisasikan formalitas paten di seluruh dunia.  Aturan-aturan penting di dalam perjanjian ini antara lain adalah:

1. Harmonisasi substantif atas permohonan paten dan prosedur pengujian.

2. Standar perolehan paten.

3. Hak dan kewajiban pada sebuah paten.

4. Hal-hal mengenai syarat formalitas pada paten regional dan nasional yang harus dimulai oleh WIPO.

Diharapakan harmonisasi akan menghasilkan akses yang lebih mudah kepada perlindungan paten dunia dan menurunkan biaya bagi pemohon dalam prosedur tersebut. Juga menurunkan biaya administratif antara negara maju dan negara berkembang.

F.6.     Patent Cooperation Treaty (PCT):

Perjanjian ini mengatur tentang pengajuan permohonan paten internasional tunggal yang memiliki akibat yang sama sebagai pegajuan permohonan paten nasional di negara tujuan, dan prosedur pemeriksaan awal. Pemohon yang mencari perlindungan dapat mengajukan satu permohonan dan meminta perlindungan di sebanyak mungkin negara peserta yang diperlukan. Perjanjian ini hanya mengatur tentang permohonan internasional dan penelusuran, kewenangan pemberian paten tetap berada di tangan kantor paten nasional.

F.7.     Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks dan Madrid Protocol:

Kedua perjanjian ini mengatur tentang sistem pendaftaran merek secara internasional, untuk menghindari keperluan pendaftaran secara terpisah pada tiap kantor nasional.

F.8.     The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs:

Perjanjian ini menawarkan prosedur pendaftaran internasional melalui salah satu kantor negara peserta WIPO untuk dilindungi di sebanyak mungkin negara anggota perjanjian.

F.9.     Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration:

Perjanjian ini berhubungan dengan perlindungan Indikasi Geografis.

G.  PUTARAN URUGUAY DAN PERJANJIAN TRIPS

(Sumber: Theofransus Litaay. Intellectual Property Rights Protection in the European Union (With an overview of intellectual property rights protection in Indonesia). Thesis. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2002).

G.1.     TRIPS dan Rejim HAKI Baru

Hampir semua perjanjian internasional dalam bidang HAKI disupervisi oleh WIPO. Namun pelaksanaannya tidak berjalan lancar dan menimbulkan ketidakpuasan di antara negara anggota, terutama negara-negara industri. WIPO tidak mampu untuk menerapkan tindakan perlindungan HAKI atas produk-produk industri dari kemungkinan pembajakan atau peniruan secara global. Selain itu, negara-negara anggota WIPO juga menerapkan rejim HAKI yang berbeda-beda sehingga sepertinya menimbulkan hambatan perdagangan antar negara. 

Ketidakpuasan di atas, berpuncak pada adopsi agenda HAKI dalam putaran perundingan GATT ( General Agreement of Trade and Tariffs). Putaran perundingan dengan agenda HAKI dimulai tahun 1986, diakhiri tahun 1993 dan menjadi bagian dari persetujuan pendirian WTO (World Trade Organization) pada tahun 1994. Perjanjian TRIPs adalah salah satu hasil terpenting putaran perundingan tersebut.

Alasan GATT untuk mengikutkan perlindungan HAKI dengan persetujuan perdagangan adalah karena: Gagasan dan ilmu pengetahuan semakin menjadi bagian penting dari perdagangan. Kebanyakan nilai dari obat-obatan baru dan produk teknologi maju lainnya terletak dalam jumlah dari penemuan, inovasi, riset, desain, dan pengujian terkait. Film, rekaman musik, buku, perangkat lunak komputer dan layanan online diperjual-belikan karena informasi dan kreatifitas yang ada di dalamnya, bukan karena plastik, logam, atau kertas yang digunakan untuk membuatnya.

Selain itu, banyak pula produk yang diperdagangkan sebagai barang berteknologi rendah atau komoditas juga mengandung proporsi penemuan dan desain yang cukup tinggi dalam nilai mereka –contohnya pakaian bermerek.[3]

Perjanjian TRIPs berbeda dalam aspek-aspek tertentu daripada perjanjian-perjanjian lain yang sudah ada sebelumnya, terutama dalam hal penegakan. Perjanjian ini mengandung ketentuan-ketentuan yang rinci mengenai penegakan HAKI dan ketentuan-ketentuan itu tidak diserahkan untuk diatur oleh hukum nasional negara anggota.[4]

Masalah lain yang dijawab oleh perjanjian ini adalah masalah kepelbagaian rejim HAKI dalam perdagangan internasional. Variasi perlindungan HAKI secara internasional ini, dalam kasus tertentu berpuncak pada terjadinya sengketa dagang. Itulah sebabnya TRIPs menawarkan aturan baru HAKI yang disetujui secara internasional sebagai langkah logis untuk memperkenalkan ketentuan yang lebih tertib, lebih pasti, dan penyelesaiannya lebih sistematis.[5] Pendekatannya adalah ‘rule-based approach’ atau ‘judicial/arbitrational approach’.

G.2.     Hal-hal Penting dalam Perjanjian TRIPs

G.2.1. Prinsip

Prinsip-prinsip utama Perjanjian TRIPs adalah: national treatment, most-favoured-nations (MFN), and technological progress.

• Prinsip National treatment berarti memperlakukan warga negaranya sendiri dan warga negara lain secara setara.[6] (Lihat Pasal 3 (1) Perjanjian TRIPs).

• Prinsip Most-Favoured-Nations (MFN) berarti perlakuan setara bagi semua mitra perdagangan dalam WTO. (Lihat Pasal 4 Perjanjian TRIPs).

• Prinsip ‘technological progress’ tidak memiliki batasan pengertian yang tepat. Tetapi WTO menjelaskan bahwa:

“When an inventor or creator is granted patent or copyright protection, he obtains the right to stop other people making unauthorized copies. Society sees this temporary intellectual property protection as an incentive to encourage the development of new technology and creations, which will eventually be available to all. The TRIPS Agreement recognizes the need to strike a balance. It says intellectual property protection should contribute to technical innovation and the transfer of technology. Both producers and users should benefit, and economic and social welfare should be enhanced.”[7]

Prinsip Technological progress secara implisit diatur dalam Pasal 7 Perjanjian TRIPs

G.2.2. Perlindungan

Berbagai cara untuk melindungi jenis-jenis HAKI, dalam Perjanjian TRIPs, diatur pada bagian kedua perjanjian. Perjanjian ini meletakan dasar yang sama yang bertujuan menjamin bahwa ada standar perlindungan yang memadai di negara-negara anggota. Titik tolak perlindungan ada pada berbagai perjanjian internasional di bidang HaKI yang sudah ada sebelumnya. Termasuk didalamnya Paris Convention for the Protection of Industrial Property (patents, industrial designs, etc) dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Copyright). Perjanjian ini juga mencakup beberapa hal yang belum diatur dalam konvensi sebelumnya.

G.2.3. Penegakan

Menurut WTO, penegakan perjanjian TRIPs dilakukan secara keras tapi fair (‘tough but fair’). Ketentuan penegakan diatur dalam bagian ke-3 perjanjian. Pemerintah negara anggota akan menegakan HaKI menurut hukum nasional yang disertai dengan sanksi atas pelanggaran. Sanksinya harus cukup menggetarkan pelanggaran. Prosedurnya harus fair, tidak berbelit-belit dan tidak perlu mahal. Ukuran fairness juga diatur lewat ketentuan mengenai kemungkinan gugatan keputusan administratif negara dan upaya hukumnya. Penegakan dilakukan lewat pendekatan perdata dan pidana.

G.2.4. Penyelesaian sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran atas perjanjian ini. Ini merupakan sesuatu yang baru dalam perjanjian internasional HaKI.

G.2.5. Pengaturan peralihan

Pengaturan diberikan dalam bentuk grace period bagi negara-negara anggota menyesuaikan hukum nasional dengan isi perjanjian ini. Pemantauan akan dilakukan oleh Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.